• PEMERINTAHAN
  • Indisipliner, 23 ASN Kepulauan Seribu Terancam Sanksi

Indisipliner, 23 ASN Kepulauan Seribu Terancam Sanksi

Sebanyak 23 Apartur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu terancam

Sebanyak 23 Apartur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu terancam mendapatkan sanksi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut terkait dengan berbagai macam pelanggaran disiplin sebagai seorang pegawai.

" Sejak Januari hingga Juni 2016 lalu telah ditangani banyak kasus. Dengan rincian indisipliner, tidak masuk kantor tanpa keterangan, tidak mengikuti apel pagi dan lainnya"

Kepala Bagian Hukum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian (HKK) Kepulauan Seribu, Windu Cahyaningsih mengatakan, 23 orang ASN yang indisipliner tersebut saat ini kasusnya sudah dilimpahkan kepada BKD Provinsi DKI Jakarta.

"Sejak Januari hingga Juni 2016 lalu telah ditangani banyak kasus. Dengan rincian indisipliner, tidak masuk kantor tanpa keterangan, tidak mengikuti apel pagi dan lainnya," katanya, Kamis (27/10/2016).

Menurut Windu, kerja dalam satu hari itu terhitung 7,5 jam sesuai Pergub 34 Tahun 2008 terkait pengaturan jam kerja. Dan diatur di PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 tentang kewajiban bagi pegawai PNS.

"Kalau terbukti 23 orang ASN itu melanggar disiplin, 5 hari alpa itu bisa dikenakan hukuman disiplin teguran lisan, kemudian terbukti melanggar lebih dari 46 hari bisa diberhentikan sebagai pegawai PNS," katanya.

Teguran lisan itu berdampak pada tidak menerima tunjangan kinerja daerah (TKD) selama sebulan dan itu dikalikan sebulan seterusnya. Namun, perlu dilakukan BAP oleh kepala pimpinan SKPD/UKPD itu sesuai dengan PP 53 Tahun 2010 Pasal 23. Jadi kewajiban atasan langsung untuk melakukan pembinaan dengan pemanggilan secara tertulis.

"Hasil pemanggilan dituangkan dalam BAP kemudian jika terbukti maka atasan harus menghukum, jika tidak laporan berjenjang," tandasnya.