Pemkot Jakpus akan Sertifikasi Lahan Gratis

Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede bersama Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pe

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat (Jakpus) dengan Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat akan mengadakan program sertifikasi massal untuk tanah masyarakat yang belum bersertifikat.

" Masyarakat tidak perlu membayar, semua sudah dibayar Pemprov DKI Jakarta. Manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin"

Wali Kota Jakarta Pusat, Mangara Pardede menjelaskan, semua biaya dalam proses sertifikasi ini sudah dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Ini kesempatan yang baik untuk masyarakat, karena program sertifikasi tanah ini gratis. Masyarakat tidak perlu membayar, semua sudah dibayar Pemprov DKI Jakarta. Manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin,” ungkapnya, Rabu (25/1).

Mangara juga menginstruksikan seluruh camat dan lurah yang ada di wilayah Jakarta Pusat rutin melakukan rapat dengan RT/RW, terkait program sertifikasi tanah ini. Selanjutnya, tinggal RT/RW yang menginformasikan pada masyarakat mengenai program ini. Sehingga, masyarakat mengetahui dan dapat mempersiapkan berkas apa saja yang harus dilengkapi.

“Jadi jangan lagi ada masyarakat yang baru mengetahui program ini setelah berjalan. Justru pada saat program ini berjalan masyarakat sudah memenuhi persiapan. Itu tugas camat dan lurah untuk berkomunikasi intens dengan RT/RW,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat, Bernadus Wijanarko menerangkan, pihaknya akan membagi 10 tim yang akan disebar di seluruh kecamatan yang ada di Jakarta Pusat. Tim ini akan melakukan penyisiran ke rumah-rumah masyarakat yang belum bersertifikat kemudian melakukan pendataan. Setelah itu, tim akan melakukan perekaman dan membuat sket bidang tanah didampingi RT/RW.

“Ini istilahnya jemput bola, kita datangi masyarakat yang belum memiliki sertifikat. Targetnya tidak ada lagi tanah di Jakpus yang belum bersertifikat dan ini akan menjadi percontohan daerah lain,” paparnya.

Lebih lanjut, setelah melakukan pemetaan petugas akan mengumpulkan data yuridis. Kemudian data ini diolah dan dianalisa oleh tim khusus. Tim ini yang akan menentukan layak atau tidak untuk diproses lebih lanjut.

“Jika setelah dianalisis ini layak untuk diproses, maka akan diberikan hak pada masyarakat melalui penerbitan tanda bukti hak,” tandasnya.